We Love TNI, We Love Kopassus

Prajurit Kopassus TNI AD saat latihan

Terkejut baca berita-berita di Kompas.com kemarin tentang statement dari beberapa petinggi TNI AD berikut Ketua Tim Investigasi TNI AD terkait penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, yang mengakui bahwa oknum Grup II Kopassus Kartosuro adalah pihak penyerang empat tahanan terkait pembunuhan Serka Santoso.

Ini adalah sikap Ksatria dari Pimpinan-pimpinan TNI. Ini adalah sikap keterbukaan dari pihak TNI dan sikap siap bertanggung jawab atas kesalahan anak-buahnya. Suatu hal yang jauh berbeda bila hal-hal seperti ini yang terjadi ditubuh instansi lain seperti Polri, Kejaksaan dan DPR.

Kita semua tahu bahwa fakta dilapangan adalah beberapa anggota Kopassus melakukan tindakan melawan hukum dengan cara meng-eksekusi mati 4 orang tahanan di LP Cebongan Sleman. Perbuatan yang salah ini dilakukan anggota Kopassus karena didasari motif rasa ketidak-adilan dimana rekan mereka Serka Heru Santoso dibunuh secara keji oleh beberapa preman disebuah Café di Jogja dan juga pembacokan keji terhadap Sertu Sriyono dalam waktu yang hampir bersamaan yang juga dilakukan para preman Jogja, sementara itu pihak Polri “sepertinya” melindungi para preman-preman yang melakukan kekejian itu. (Ada informasi lain bahwa preman-preman yang dibantai di LP tersebut adalah Residivis/ Penjahat kambuhan yang masih meraja-lela di Jogjakarta).

Melihat komentar-komentar yang ada di Kompas.Com saya melihat begitu banyak komentar dari masyarakat yang memberikan simpatinya kepada Kopassus dan TNI. Secara hukum Negara prajurit-prajurit Kopassus itu salah, tapi di mata masyarakat yang dilakukan oleh Kopassus itu bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

Masyarakat sebenarnya sangat iba pada prajurit-prajurit TNI kita. Prajurit-prajurit ini yang setiap hari berjuang untuk melatih fisiknya, setiap hari berjuang mempersiapkan dirinya dan senjatanya untuk membela Negara terhadap ancaman musuh-musuh dari luar ternyata diperlakukan secara keji oleh preman-preman yang ada. Prajurit TNI gugur atau belum gugur adalah Pahlawan Bangsa. Hanya mereka-merekalah yang dipersiapkan oleh Negara ini untuk berjuang hidup dan mati melawan musuh Negara. Kita semua harus menghargai hal itu.

Premanisme Harus Dikendalikan.

Mari kita lihat kebelakang bahwa sejak berpisahnya Polri dari TNI, premanisme di negeri ini begitu tumbuh subur. Di setiap kota-kota besar para-para preman menguasai pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat hiburan, titik-titik tranportasi dan lokasi-lokasi strategis lainnya.

Mereka para preman-preman ini sepertinya bisa tumbuh dan semakin kuat organisasinya. Meskipun belum terbukti tapi sangat banyak masyarakat kita menduga keberadaan preman-preman ini sengaja dipelihara oleh beberapa aparat Kepolisian yang memang sering memanfaat keberadaan mereka untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka.

Saya tidak/belum berkesimpulan demikian tapi kalau melihat fakta di lapangan sebenarnya ada ketidak-seimbangan yang signifikan antara jumlah pelaku kejahatan/ jumlah kasus kejahatan dengan jumlah personil Polri.

Polri saya pastikan sebenarnya dalam 1 dekade ini terbukti tidak mampu melindungi masyarakat kita dari tindak laku kejahatan. Ini mungkin berkaitan dengan jumlah personil Polri yang tidak seimbang dengan jumlah pelaku kejahatan. Akibatnya adalah semakin banyak pelaku kejahatan yang tidak mampu dipantau oleh Polri. Efek dominonya juga adalah preman-preman yang ada semakin makmur saja. Sebut saja kelompok Hercules, John Key dan lainnya. Disisi lain juga dengan minimnya jumlah personil Polri membuat ketidak-seimbangan supply on demand sehingga fungsi personil Polri menjadi tinggi nilai jualnya. Efeknya juga adalah anggota Polri semakin makmur, sebut saja Irjen Djoko Susilo dan mungkin lainnya.

Harus Kembali Ke Zaman Soeharto?

Kondisi yang seperti ini sangat berbeda jauh dengan bertahun-tahun lalu ketika Polri masih dibawah TNI dimana setiap masalah di lapangan yang berkaitan dengan kejahatan maupun ketertiban masyarakat, TNI selalu bersama-sama Polri mampu membuat masyarakat lebih tertib dan mampu menekan tingkat kejahatan yang ada.

Banyak orang bilang zaman Soeharto Negara ini lebih aman. Sekarang banyak penjahat, sekarang setiap hari banyak demo dan lain-lainnya. Dulu penjahat-penjahat takut berbuat jahat karena TNI siap menghabisi para penjahat. Dulu para pendemo takut berbuat anarkis karena TNI juga siap meredam mereka. Sekarang ini tidak ada TNI di jalan sehingga para penjahat menjadi lebih berani dan leluasa. Para pendemo Anarkis juga semakin banyak. Lagipula sekarang ada HAM. Kalau penjahat disiksa TNI, ada HAM yang siap menghukum TNI

Jadi apakah kita harus kembali ke zaman Soeharto? Tentu saja tidak. Ini semua karena kesalahan sistim keamanan dalam negeri kita. Ini karena kita terlalu bodoh mencontoh sistim ketertiban Negara-negara lain yang secara geografis dan demografi sangat jauh berbeda. Ini juga Karena DPR TERLALU BODOH dengan membiarkan Polri dengan jumlah minim personilnya untuk bisa melindungi masyarakat Indonesia dengan jumlah penduduk yang ada.

Negara ini terlalu luas dan secara geografis membutuhkan suatu sistim keamanan dan ketertiban yang lebih terpadu. Akses sistim keamanan harus memadai. Organisasi pengatur keamanan dan ketertiban harus kuat. Disamping itu juga kondisi Demografi dimana negeri ini multi etnis dan keragaman aliran kepercayaan juga membuat kita menjadi rawan pertikaian hingga butuh sistim ketertiban yang betul-betul memadai.

Tidak salah kalau kita kembali melibatkan TNI dalam menjaga ketertiban negeri ini. Kembali melibatkan TNI dalam menertiban masyarakat bukan artinya kembali mebuka peluang terjadinya Rezim Militer. Zaman sudah berubah ke zaman reformasi sehingga sangat memungkinkan bagi kita semua untuk bisa mengontrol TNI agar tidak melebihi fungsinya. Dan untuk orang-orang sipil tidaklah perlu adanya rasa ketakutan yang berlebihan akan munculnya Rezim Militer lagi.

Disisi lain Komisi Nasional HAM juga harus kita awasi bersama-sama. Belakangan ini terlalu sering Komnas HAM ngawur dalam berstatement. Yang terakhir ada statement dari komnas HAM yang menyalahkan TNI yang gugur di Papua karena ketidak-siapan TNI dalam mengantisipasi medan. Oknum Komnas HAM tersebut sempat mengatakan TNI hanya tidur saja sehingga bisa ditembak gerombolan sipil bersenjata.

Komnas HAM selama ini hanya bersikap normative saja. Buat mereka judulnya ada pelanggaran HAM atau tidak. Bagaimana bisa terjadinya suatu pelanggaran HAM mana pernah mereka pikirkan. Ini harus diperbaiki untuk kedepan.

Kita semua sangat berharap kondisi seperti diatas segera mungkin bisa diperbaiki dan ditanggulangi. Tapi mungkin harapan kita akan perbaikan kondisi diatas bisa dibilang sia-sia karena harapan itu hanya bisa diwujudkan oleh Lembaga Legislatif negeri ini. Saat ini apakah yang bisa kita harapkan dari anggota-anggota DPR kita?

Semoga… semoga.. semoga…

Oleh : Rullysyah

Sbr : http://hukum.kompasiana.com/2013/04/05/we-love-tni-we-love-kopassus-548535.html

Thanks for reading & sharing NIRMILITER